Menu
0 Comments

Anak Usaha PLN Diduga Terlibat Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri peran pemimpin PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1. Kemarin, KPK memeriksa Direktur Utama PT PJBI, Gunawan Yudi Hariyanto, setelah pada Senin lalu penyidik lembaga antirasuah itu menggeledah kantor PT PJBI.

Gunawan datang ke gedung KPK dengan mengenakan jaket kulit berwarna hitam. “Kami ingin mengetahui bagaimana posisi-posisi perusahaan dalam kerja sama di konsorsium PLTU Riau-1,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dimintai konfirmasi di gedung KPK, kemarin. “Ada sejumlah data dan dokumen yang sudah kami dapatkan dalam proses penyitaan sebelumnya dan sebagian perlu diklarifikasi lebih lanjut.”

KPK

Jumat lalu, penyidik KPK menangkap Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dan bos Apac Group, Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni diduga telah empat kali menerima suap dari Johannes dengan nilai total Rp 4,8 miliar terkait dengan proyek PLTU Riau- 1.

Penyerahan pertama dilakukan pada Desember 2017. KPK telah menetapkan Eni dan Johannes sebagai tersangka. Namun penyidik terus mencari barang bukti dengan melakukan sejumlah penggeledahan, termasuk di rumah Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir, kantor pusat PT PLN, serta kantor PT PJBI.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2018–2027, proyek senilai Rp 12,78 triliun tersebut dikerjakan oleh konsorsium perusahaan yang terdiri atas PT PJBI, PT PLN Batubara, PT Samantaka Batubara, dan China Huadian Engineering Company Limited.

PT PJBI dan PT PLN Batubara adalah anak usaha PT PLN. Adapun PT Samantaka merupakan anak usaha BlackGold Natural Resources Limited. Penyidik menemukan bukti Johannes—yang sempat menjadi pemegang saham BlackGold hingga Juni 2018—memberi uang Rp 4,8 miliar kepada Eni untuk memuluskan proyek tersebut.

Menurut Febri, penyidik KPK saat ini sedang mendalami penunjukan langsung dalam pengerjaan proyek pembangkit senilai Rp 12,78 triliun itu. “Proyek ini nilainya sangat besar, bagaimana proses penunjukan langsungnya menjadi poin penting.

Kami dalami apakah ada tekanan, apakah ada upaya memuluskannya,” ujar dia. Sofyan Basir mengakui adanya penunjukan langsung dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Tapi dia membantah tahu dan terlibat dalam praktik suap di dalamnya. Dia menilai, kasus di proyek PLTU Riau-1 adalah tanggung jawab anak usaha PLN dan konsorsiumnya.

Adapun Gunawan memilih untuk hemat bicara sebelum dan sesudah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dia enggan menanggapi pertanyaan wartawan yang sudah memberondongnya dengan pertanyaan tentang peran PT PJBI. “Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Silakan tanya penyidik,” kata dia selepas diperiksa selama tujuh jam kemarin.